Anggota DPRD Kota Cirebon Tidak Kompak soal PSBB
CIREBON - Kasus Covid-19 di Kota Cirebon masih terus naik seiring dengan mulai dilonggarkannya pembatasan di berbagai sektor. Namun demikian Pemerintah Kota Cirebon tidak akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Cirebon tampaknya tidak kompak. Fitrah Malik, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon setuju dengan keputusan Pemkot Cirebon dengan tidak memberlakukan kembali PSBB.
\"PSBB punya dampak yang sangat besar. Masyarakat tidak produktif dan negara harus menanggung kebutuhan pokok kehidupan masyarakat selama PSBB. Dampak ekonomi, politis, psikologis sangat besar karena itu tidak mungkin dilakukan kembali PSBB di Kota Cirebon,\" ujarnya.
Baca juga:
Kecelakaan Tol Cipali, Bus Hilang Kendali Seruduk Avanza dan Truk, 2 Orang Meninggal Dunia
Alhamdulillah, Sekda Kota Cirebon Sembuh dari Covid-19
Video Liang Lahat Terbakar karena Siksa Kubur, Begini Faktanya
Dikatakan Fitrah, masyarakat Kota Cirebon sudah jenuh dengan pemberlakuan PSBB.
\"Daripada PSBB diberlakukan lagi seperti di Jakarta, lebih baik memperketat protokol kesehatan dan memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dalam Perda nanti,\" katanya.
Pernyataan berbeda yang dilontarkan anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno. Kepada radarcirebon.com Agung menuturkan dirinya setuju apabila PSBB kembali diterapkan di Kota Cirebon.
\"Kalau memang kesadaran dari masyarakat terus kendor dan angka peningkatan Covid-19 nya terus naik, ya saya setujudi lakukan PSBB kembali,\" ucapnya. (rdh)
Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
